Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Agustus 2022.Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terdiri atas Rencana Operasional sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 98 Tahun 2021 terkait penyelenggaraan nilai ekonomi karbon serta Kepmen Nomor 168 Tahun 2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk pengendalian perubahan iklim. 

Kementerian LHK juga telah menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja sebagai dasar pelaksanaan di tingkat regional dan daerah. Target penyerapan emisi GRK yang ingin dicapai pada 2030 sebesar -140 juta ton CO2e.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menyebarluaskan tujuan positif dari Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di daerah. Menjaga kelestarian hutan di dalam pencapaian Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari kontribusi pengendalian perubahan iklim Indonesia kepada dunia.

“Sebagaimana komitmen Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) yang telah disampaikan kepada dunia, Indonesia’s FOLU Net Sink menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. 

Sektor kehutanan menyumbang porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca dengan kontribusi sekitar 60 persen dalam pemenuhan target netral karbon atau net zero emission,” ungkap Plt. 

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mengungkapkan Kalimantan Barat memiliki potensi besar menyukseskan agenda nasional tersebut. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 733 Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas kawasan hutan mencapai 8.389.600 hektare atau sekitar 57,14 persen dari total luas wilayah Kalimantan Barat.

Provinsi ini juga memiliki luas kawasan gambut mencapai 2.793.331 hektare berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 130 Tahun 2017. Kawasan gambut tersebut terbagi menjadi indikatif fungsi budidaya gambut dan indikatif fungsi lindung gambut di 699 desa.

Selain itu, Kalimantan Barat mempunyai kawasan mangrove mencapai 161.557,19 hektare berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.

Potensi sumber daya alam yang luar biasa ini sudah seharusnya bagi Kalimantan Barat untuk menjaga hutan hujan tropis alaminya yang memiliki berbagai peran penting. "Oleh karena itu kami berupaya secara optimal melalui perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Sutarmidji.

Untuk menjalankan hal tersebut, Ruandha menjabarkan tiga aksi utama di dalam pelaksanaan Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Yakni, pengurangan emisi, pertahankan serapan, serta peningkatan serapan karbon.

Ruandha mengatakan hutan menjadi kunci penting untuk keberhasilan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara berkelanjutan mampu mencegah terjadinya deforestasi serta pelepasan emisi ke atmosfir. 

Selain itu, hutan menjadi tempat bagi keanekaragaman hayati yang penting bagi masa depan, serta menopang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. "Untuk itu pelestarian hutan kita tingkatkan dan berbagai penambahan tutupan lahan terus kita lakukan bersama masyarakat dalam rangka membangun hutan tropis basah di Indonesia,” ujar Ruandha.

Ruandha mengakui potensi hutan mangrove di Kalimantan Barat. Menurut dia, hutan mangrove mempunyai kemampuan 4-5 kali lebih besar di dalam penyerapan karbon daripada hutan mineral.

“Oleh karena itu, Kementerian LHK mengharapkan peran aktif pemerintah daerah, akademisi, alumni, mitra KLHK, LSM, media, serta masyarakat umum untuk menyinergikan dan mengimplementasikan aksi mitigasi pengendalian perubahan iklim melalui potensi yang ada di daerah dengan mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Ruandha. [medcom]