Berkaca pada potret kondisi kawasan hutan di Pulau Jawa, Pemerintah membuat terobosan kebijakan yang disebut Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). 

Kebijakan ini diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa. Di samping itu, agar Perhutani dapat lebih fokus pada bisnis usahanya.

Pada sesi Webinar Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) yang digelar pada Kamis (21/7), Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto mengatakan peran hutan di Pulau Jawa sebagai penyangga ekosistem begitu krusial, terlebih bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan, tanpa mengesampingkan masalah ekologi dan sosialnya.

Baca juga : HUTAN, HUJAN DAN BANJIR : DIDUGA AKIBAT RUSAKNYA HUTAN, BANJIR BANDANG TERJANG GARUT

Diantara persoalan tersebut diungkapkan Bambang yaitu bahwa berdasarkan data BPS, dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan itu ternyata 36,7% termasuk kategori miskin. Sementara, angka kemiskinan di Pulau Jawa sebanyak 14 juta orang atau 52% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 26,5 juta penduduk (BPS, 2021).

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Numan Abdul Hakim periode 2003-2008 menilai, kebijakan bagi-bagi hutan melalui peraturan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dapat memicu potensi bencana. Pendistribusian lahan tersebut pun tidak akan menyelesaikan masalah kesejahteraan.

"Iya memicu potensi bencana," ujarnya, belum lama ini. Ia mencontohkan, bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut beberapa waktu lalu disebabkan alih fungsi lahan hutan.

Sejak tahun 80-an, katanya, masalah alih fungsi lahan hutan maupun diluar itu membuat awal terjadi bencana. Dengan rencana membagikan satu juta hektare lahan di hutan, dia mempertanyakan, apakah dapat tercipta keadilan dan kesejahteraan.

Baca juga : MENTERI BAHLIL BENTUK SATGAS TINJAU ULANG PENCABUTAN 2.076 IZIN USAHA

"Sekarang mau direncanakan dibagi 1 juta hektare dibagi apakah itu untuk keadilan dan kesejahteraan saya kira tidak akan selesai," katanya.

Dengan penduduk di pulau Jawa yang sudah mencapai 100 juta orang, sedangkan hutan dibabat habis maka berdampak negatif untuk seluruh pihak. Dia pun menegaskan, bukan ingin melawan kebijakan pemerintah pusat terkait reforma agraria.

"Jujur saya nggak lawan Jokowi soal reforma agraria tapi ini bukan solusi memberikan kesejahteraan ke rakyat," katanya. 

Dia menyebut, solusi yang sudah dijalankan yaitu memberikan akses kepada masyarakat pada lahan Perhutani namun tidak diberikan haknya. Numan pun meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program tanah objek reforma agraria (TORA). Serta tidak menjadikan hutan sebagai objek reforma agraria.

"Pemerintah evaluasi lagi TORA khususnya di Jawa, hutan jangan dipakai objek reforma agraria. Rakyat di hutan kalau disuguhin tanah besar semua mau tapi gak cukup, jadi maksud saya itu kira-kira dukungan ke forum (penyelamat hutan Jawa) agar keseimbangan populasi di Jawa dan ekosistem di jaga," katanya.

sumber : republika